Opiat Digital dan Fetisisme Kekuasaan: Manual Marxis Membedah Birokrasi Tropis

Selamat datang di laboratorium besar bernama Indonesia, sebuah tempat di mana Karl Marx mungkin akan mengalami serangan panik jika ia melihat bagaimana teori-teorinya tentang eksploitasi kelas tidak hanya dipraktikkan secara telanjang, tetapi juga dibungkus dengan pita "Kepentingan Nasional" yang begitu elegan. Di sini, kita akan membedah perilaku para elit kita bukan dengan pujian kosong, melainkan dengan pisau bedah materialisme historis yang disiram dengan cuka sarkasme, namun tetap berdiri tegak di atas koridor hukum yang berlaku—setidaknya, hukum yang mereka tulis sendiri.

Oleh: D.I. Christian

Basis Ekonomi dan "Teater" Bangunan Atas: Strategi Menjual Retorika

Dalam kacamata Marxisme, ekonomi adalah Basis (fondasi nyata), sementara politik, hukum, dan agama adalah Superstruktur (bangunan atas). Di Indonesia, kita melihat pertunjukan teater yang luar biasa di mana Superstruktur digunakan untuk menutupi Basis yang keropos.

Pemimpin kita adalah aktor watak yang luar biasa. Mereka bisa berbicara tentang "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" di podium yang megah, sementara di bawah meja, mereka sedang menandatangani konsesi lahan yang luasnya melebihi beberapa negara Eropa digabungkan. Menggunakan bahasa rakyat untuk mengamankan modal elit. Secara hukum, mereka bersih—semua ada izinnya, semua ada prosedurnya. Namun secara material, ini adalah akumulasi modal yang dilakukan dengan cara membius kesadaran kelas pekerja menggunakan dosis tinggi sentimen nasionalisme.

Basis ekonomi kita tetap ekstraktif, namun Superstrukturnya begitu "Wokehh". Kita punya regulasi yang nampak sangat melindungi lingkungan, namun secara ajaib selalu memiliki celah sebesar lubang tambang untuk dilewati oleh mereka yang memiliki koneksi ke puncak piramida kekuasaan.

Borjuasi Birokrasi: Ketika Stempel Menjadi Mesin Pencetak Uang

Marx berbicara tentang kelas borjuis yang memiliki alat produksi. Di Indonesia, kita memiliki spesies unik yang disebut Borjuasi Birokrasi atau penguasa-pengusaha (peng-peng). Tidak perlu merampas pabrik secara kasar; mereka cukup memiliki otoritas untuk memberikan izin kepada diri mereka sendiri atau lingkaran dalam mereka.

Secara hukum, ini sering kali berlindung di balik diktum "Percepatan Investasi". Namun, dalam logika Marxis, ini adalah penggabungan antara kekuatan pemaksa negara dengan kepentingan akumulasi modal. Pemimpin negara kita sering kali berperan sebagai manajer dari perusahaan raksasa yang bernama "Republik". Rakyat bukan lagi subjek kedaulatan, melainkan unit-unit produksi yang harus dibuat seefisien mungkin (baca: semurah mungkin) agar investor tidak lari ke negara tetangga.

Lihatlah bagaimana kebijakan upah disusun. Ia selalu dicitrakan sebagai "win-win solution", namun dalam praktiknya, ia adalah instrumen untuk memastikan nilai lebih (surplus value) tetap mengalir deras ke kantong-kantong pemilik modal, sementara buruh hanya diberikan cukup untuk membeli pulsa agar bisa terus menonton konten pencitraan sang pemimpin di media sosial.

Komodifikasi Ruang: Eksistensi yang Terasing di Tanah Sendiri

Salah satu konsep paling pedih dari Marx adalah Alienasi atau keterasingan. Di Indonesia, alienasi ini terjadi melalui komodifikasi ruang hidup. Pemimpin kita sangat gemar dengan istilah "Proyek Strategis Nasional" (PSN). Istilah ini memiliki kekuatan magis secara hukum untuk membatalkan klaim sejarah, emosional, bahkan spiritual rakyat atas tanahnya.

Ketika sebuah desa diubah menjadi kawasan industri atau bendungan atas nama "kemajuan", terjadi alienasi massal. Petani yang dulunya memiliki hubungan organik dengan tanahnya, kini menjadi buruh kasar di lahan yang dulu miliknya, atau lebih tragis lagi, menjadi pengangguran di pinggiran kota. Pemimpin kita akan mengatakan ini adalah "pengorbanan demi bangsa". Sarkasmenya adalah: mengapa yang selalu diminta berkorban adalah mereka yang paling sedikit memiliki harta, sementara mereka yang memiliki segalanya justru mendapatkan insentif pajak?

Secara hukum, ganti rugi diberikan. Namun dalam Marxisme, nilai sebuah tanah tidak bisa digantikan dengan uang, karena uang adalah alat alienasi itu sendiri yang mengubah hubungan manusiawi menjadi hubungan transaksional yang dingin.

Fetisisme Politik: Memuja Simbol, Melupakan Substansi

Marx menjelaskan "Fetisisme Komoditas" sebagai cara barang-barang menutupi hubungan sosial yang eksploitatif di belakangnya. Di Indonesia, kita punya Fetisisme Politik. Rakyat diajak memuja simbol: baju yang digulung, blusukan ke gorong-gorong, atau tarian di TikTok. Simbol-simbol ini menjadi "komoditas" politik yang menutupi kenyataan pahit bahwa di balik senyum ramah itu, kebijakan yang ditandatangani justru memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.

Intriknya adalah menjaga rakyat tetap sibuk berdebat tentang "gaya kepemimpinan" atau "etika komunikasi", sehingga mereka lupa mempertanyakan ke mana larinya kekayaan alam kita. Pemimpin kita sangat ahli dalam menciptakan musuh bersama yang abstrak—seperti "ancaman global" atau "intoleransi"—untuk mengalihkan perhatian dari musuh yang nyata: ketimpangan struktural.

Secara hukum, pencitraan adalah hak asasi dalam berpolitik. Namun secara filosofis, ini adalah Opium bagi Rakyat versi modern. Jika dulu agama disebut sebagai candu, sekarang "konten viral" adalah candu baru yang membuat rakyat merasa dekat dengan penguasa, padahal jarak kebijakan di antara mereka sejauh bumi dan langit.

Hegemoni Budaya dan Pendidikan: Memproduksi Kesadaran Palsu

Mengambil sedikit dari Antonio Gramsci (penerus tradisi Marxis), para pemimpin kita menjalankan Hegemoni Budaya. Melalui sistem pendidikan dan narasi media, mereka menanamkan kesadaran bahwa sistem yang ada sekarang adalah "satu-satunya jalan" (TINA - There Is No Alternative).

Anak muda didorong menjadi "Entrepreneur" bukan untuk membebaskan diri, melainkan untuk menjadi unit kapitalis kecil yang memikul risiko bisnisnya sendiri tanpa perlindungan negara. Pemimpin memuji-muji kreativitas Gen Z, padahal itu sering kali hanyalah cara halus untuk mengatakan: "Jangan berharap pada lapangan kerja yang disediakan negara, uruslah dirimu sendiri."

Hukum kita menjamin kebebasan berpendapat, namun hegemoni ini memastikan bahwa pendapat yang muncul tetap berada dalam koridor yang tidak mengganggu stabilitas modal. Anda bebas mengkritik, asalkan tidak menyentuh akar permasalahan: kepemilikan alat produksi oleh segelintir orang.

Dialektika Harapan yang Tertunda

Pada akhirnya, perilaku pemimpin kita adalah cermin dari dialektika yang macet. Kita terjebak dalam sintesis yang palsu: sebuah demokrasi yang nampak hidup namun secara material dikendalikan oleh oligarki.

Hukum di Indonesia, sebagaimana dikritik oleh kaum Marxis, sering kali menjadi "pedang bagi yang lemah dan perisai bagi yang kuat". Namun, kita tetap harus patuh pada hukum tersebut, karena tanpa hukum, yang tersisa hanyalah rimba kekuasaan yang lebih kejam.

Sarkasme terbesar dari semua ini adalah: kita terus memilih pemimpin yang sama, dengan janji yang sama, dalam sistem yang sama, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Kita adalah bagian dari sirkus ini, menjadi penonton yang bertepuk tangan saat sang pesulap menghilangkan masa depan kita di depan mata kita sendiri.

Mungkin, kesadaran kelas itu tidak akan pernah muncul selama kuota internet masih murah dan konten receh masih melimpah. Selamat menikmati pertunjukan dialektika ini, di mana sang Marhaen tetap menjadi penonton setia di pinggir lapangan, sementara para pemain di tengah sibuk membagi-bagi kue kekuasaan dengan pisau perak yang sangat elegan.

Subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami: