Di Balik Label ‘Sesat’: Membaca Ulang Sejarah Mazhab Syiah (Chapter 2)

Rasulullah SAW mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib, seraya berucap: "Siapa pun yang menjadikanku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya.
Oleh: D.I. Christian

Fase Embrio: Suksesi Politik (632 M - 661 M)

A. Peristiwa Ghadir Khum: Mandat yang Coba Dilupakan

Jika sejarah adalah sebuah teater, maka Ghadir Khum adalah adegan klimaks yang sering kali coba disensor oleh sutradara yang tidak nyaman dengan alur ceritanya. Bayangkan, di bawah terik matahari padang pasir yang membakar antara Mekkah dan Madinah pada 18 Dzulhijjah 10 H, Rasulullah SAW memerintahkan puluhan ribu jemaah Haji Wada untuk berhenti di sebuah lembah bernama Khum. Mengapa berhenti di tempat sesunyi itu? Hanya untuk sekadar berpamitan? Logika ini terlalu naif bagi mereka yang memahami bobot kenabian. [1]

OLEH: D.I. CHRISTIAN Fase Embrio: Suksesi Politik (632 M - 661 M) A. Peristiwa Ghadir Khum: Mandat yang Coba Dilupakan Jika sejarah adalah sebuah teater, maka Ghadir Khum adalah adegan klimaks yang sering kali coba disensor oleh sutradara yang tidak nyaman dengan alur ceritanya. Bayangkan, di bawah terik matahari padang pasir yang membakar antara Mekkah dan Madinah pada 18 Dzulhijjah 10 H, Rasulullah SAW memerintahkan puluhan ribu jemaah Haji Wada untuk berhenti di sebuah lembah bernama Khum. Mengapa berhenti di tempat sesunyi itu? Hanya untuk sekadar berpamitan? Logika ini terlalu naif bagi mereka yang memahami bobot kenabian. [1]  Di sinilah perkataan "Ali Maula" berkumandang. Rasulullah SAW mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib, seraya berucap: "Man kuntu mawlahu fa hadza 'Aliyun mawlahu" (Siapa pun yang menjadikanku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya). Bagi beberapa kalangan, kata mawla tiba-tiba disulap secara linguistik menjadi sekadar "teman akrab" atau "sepupu tersayang". Sebuah akrobat bahasa yang luar biasa lucu, mengingat Nabi tidak perlu mengumpulkan ribuan orang di tengah gurun dengan cuaca yang sangat panas dalam perjalanan pulang setelah menunaikan Haji Wada (Istilah ini merujuk pada ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijriah (632 M), sesaat sebelum beliau wafat) hanya untuk mengumumkan bahwa Ali adalah teman baiknya. [2]  Secara teknis-akademis, peristiwa ini bukan sekadar reuni emosional. Ini adalah declaration of authority. Tokoh-tokoh besar seperti Umar bin Khattab pun hadir dan memberikan ucapan selamat yang legendaris: "Bakkin bakkin laka ya 'Ali, asbahta mawlaya wa mawla kulli mu'minin wa mu'minah" (Selamat, wahai Ali, engkau telah menjadi pemimpinku dan pemimpin setiap mukmin). [3] Pertanyaannya: ke mana perginya pengakuan ini hanya dalam hitungan minggu setelah Nabi wafat?  Latar belakang situasi Ghadir Khum adalah ketegangan laten mengenai siapa yang akan menjaga stabilitas wahyu pasca-Nabi. Nabi SAW sadar betul bahwa Islam membutuhkan marja’ (otoritas pusat) yang memiliki kualitas intelektual dan spiritual yang identik dengan dirinya. Ali, yang disebut Nabi sebagai "Pintu Kota Ilmu", adalah satu-satunya kandidat yang secara ontologis memenuhi kualifikasi tersebut. [4]  Kepentingan di balik pengabaian teks Ghadir Khum sering kali berakar pada sentimen kesukuan Quraisy. Banyak pembenci, gagal memahami bahwa di balik jubah agama, ada dendam lama klan-klan Quraisy yang kerabatnya tewas di ujung pedang Zulfiqar (Pedang pemberian Nabi untuk Ali bin Abi Thalib) dalam perang Badar dan Uhud. Mengakui Ali sebagai pemimpin berarti mengakui supremasi Bani Hasyim, sesuatu yang tidak sanggup diterima oleh ego klan Umayyah dan faksi-faksi Quraisy lainnya. [5]  Para Orientalis seperti Wilferd Madelung menekankan bahwa suksesi dalam Al-Qur'an selalu mengarah pada Family of the Prophet (Keluarga Nabi). Isyarat di Ghadir Khum adalah formalisasi dari konsep Qur'ani tersebut. Namun, para pragmatis politik saat itu lebih memilih model suksesi ala kesukuan Arab kuno ketimbang mengikuti skema teokratis yang dicanangkan Nabi. [6]  Tempat peristiwa, lembah Ghadir Khum, secara strategis adalah titik di mana jemaah dari berbagai arah (Mesir, Yaman, Irak) berpisah menuju rumah masing-masing. Ini adalah lokasi instruksional terbaik untuk menyebarkan pesan final. Nabi tidak sedang bermain teka-teki; beliau sedang memberikan wasiat hukum yang bersifat mengikat (binding mandate). [7]  Fakta sejarah ini didukung oleh transmisi hadis yang mencapai derajat Mutawatir (diriwayatkan oleh begitu banyak jalur sehingga mustahil bohong). Namun, anehnya, dalam banyak buku teks sejarah yang "sudah dijinakkan", peristiwa ini sering kali hanya diletakkan di catatan kaki atau bahkan dihilangkan sekali agar tidak mengganggu narasi konsensus semu. [8]  Tindakan Nabi mengangkat Ali bukan berdasarkan nepotisme, melainkan kebutuhan akan Ishmah (keterjagaan dari dosa/kesalahan). Kepemimpinan Islam bukan sekadar mengurus administrasi pasar atau memimpin pasukan perang, tapi menjaga esensi ajaran agar tidak terdistorsi. Tanpa Ali, wahyu kehilangan penafsir otentiknya. [9]  Jadi, ketika kaum literalist menuduh Syiah mengada-ada soal Imamah, mereka sebenarnya sedang menelan ludah sendiri atas pengabaian massal terhadap peristiwa Ghadir. Syiah tidak menciptakan Ali sebagai pemimpin; mereka hanya menolak untuk melupakan mandat yang diberikan Nabi di bawah langit Khum. [10]  B. Tragedi Saqifah: Kudeta dalam Selimut Konsensus Sementara Ali bin Abi Thalib beserta keluarga dekat Nabi sedang sibuk dengan urusan memandikan dan memakamkan jasad suci Rasulullah, sekelompok sahabat dari kaum Ansar dan Muhajirin justru berkumpul di sebuah balai pertemuan bernama Saqifah Bani Sa’idah. Pemandangan ini sangat kontras: kesetiaan dalam duka di satu sisi, dan perebutan kuasa dalam hiruk-pikuk politik di sisi lain. [11] Tokoh utama di Saqifah adalah Sa’ad bin Ubadah (pimpinan Khazraj) yang awalnya ingin mengklaim kepemimpinan untuk kaum Ansar. Namun, kedatangan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah mengubah arah angin. Mereka menggunakan argumen bahwa "Pemimpin harus dari Quraisy" untuk mematahkan klaim Ansar. Argumen ini, adalah argumen primordial-rasial, bukan argumen religius yang berdasarkan wasiat Nabi. [12]  Dinamika di Saqifah bukanlah sebuah musyawarah yang tenang dan inklusif. Itu adalah perdebatan panas yang hampir berujung pada baku hantam fisik. Umar bin Khattab sendiri di kemudian hari mengakui bahwa pembaiatan Abu Bakar adalah sebuah faltah (kejutan mendadak/insiden tak terduga) yang Allah selamatkan umat dari keburukannya. [13] Kata faltah ini secara implisit mengakui adanya cacat prosedur dalam pemilihan tersebut.  Kenapa Ali tidak diundang? Alasan klasiknya adalah "situasi darurat". Namun, secara sosiologis, ini adalah taktik fait accompli. Jika Ali hadir, argumen Quraisy vs Ansar tidak akan laku, karena Ali adalah inti dari Quraisy sekaligus pemegang mandat Ghadir. Dengan menjauhkan Ali dari arena, para politisi Saqifah berhasil membangun narasi baru tanpa gangguan teks-teks wasiat. [14]  Peran Umar bin Khattab sangat krusial. Dialah yang secara agresif mendesak pembaiatan Abu Bakar di tengah keraguan massa. Situasi saat itu sangat tegang; klan-klan di Madinah saling curiga. Ketakutan akan terjadinya perang saudara dimanfaatkan untuk memaksakan sebuah keputusan cepat yang mengabaikan hak-hak konstitusional keluarga Nabi. [15]  Saqifah adalah titik di mana Imamah (kepemimpinan berbasis kualitas spiritual) digantikan oleh Khilafah (kepemimpinan berbasis kesepakatan elit politik). Banyak kelompok menyebut ini sebagai "demokrasi", padahal itu adalah oligarki klan yang mengeksklusi figur paling kompeten di masanya. [16]  Dampak dari Saqifah adalah lahirnya oposisi pertama dalam Islam. Tokoh-tokoh seperti Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan Zubair bin Awwam awalnya menolak membaiat Abu Bakar dan berkumpul di rumah Fatimah az-Zahra. Tindakan ini memicu insiden penyerangan rumah Fatimah yang sangat traumatis dalam ingatan sejarah. [17]  Latar belakang penolakan Ali bukan karena haus kekuasaan. Bagi Ali, jabatan adalah "lebih hina dari ingus kambing" jika tidak digunakan untuk menegakkan keadilan. Namun, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk menjaga wasiat Nabi. Ia akhirnya memilih "sabar dengan duri di mata dan tulang di tenggorokan" demi mencegah perpecahan umat yang lebih parah. [18]  Kelompok Muhajirin yang hadir di Saqifah bertindak atas nama kepentingan stabilitas kepentingan, namun dengan biaya yang sangat mahal: marginalisasi keturunan Nabi. Kepentingan klan-klan besar seperti Bani Taim (klan Abu Bakar) dan Bani Adi (klan Umar) mulai mengambil alih kemudi sejarah, menggeser Bani Hasyim ke tepian. [19]  Secara akademis, Saqifah adalah kemenangan pragmatisme atas idealisme. Ini adalah bukti bahwa transisi kekuasaan dalam Islam tidak berjalan selancar yang sering digambarkan dalam buku-buku sejarah standar. Ada gesekan, ada intimidasi, dan ada pengabaian teks demi kepentingan konteks yang dipaksakan. [20]  Penting untuk dicatat bahwa Sa’ad bin Ubadah, tokoh Ansar di Saqifah, tetap menolak membaiat Abu Bakar hingga akhir hayatnya dan akhirnya ditemukan tewas secara misterius di Suriah. Ini menunjukkan bahwa konsensus Saqifah tidaklah bersifat universal, melainkan konsensus kelompok yang mendominasi saat itu. [21]  Jadi, tragedi Saqifah bukan sekadar masalah siapa yang jadi presiden. Ini adalah masalah arah peradaban Islam. Apakah ia akan dipimpin oleh The Best berdasarkan penunjukan Nabi, atau oleh The Bold berdasarkan keberanian mengambil momentum politik? Syiah memilih yang pertama, dan dunia hingga kini masih merasakan akibat dari pilihan yang kedua. [22]  C. Masa Khalifah Ali: Kristalisasi Loyalitas di Medan Laga Ketika Ali akhirnya menjabat sebagai Khalifah keempat pada 656 M—setelah pembunuhan Utsman bin Affan—ia tidak mewarisi singgasana yang empuk, melainkan bara api. Masa kepemimpinannya adalah periode kristalisasi identitas Syiah. Di sini, loyalitas tidak lagi sekadar wacana di masjid, tapi diuji di bawah dentingan pedang. [23]  Perang Jamal (656 M) adalah luka pertama. Ali harus berhadapan dengan Aisyah, Talhah, dan Zubair. Ironisnya, mereka yang menuntut keadilan bagi kematian Utsman justru mengangkat senjata melawan khalifah yang sah. Ali melakukan tindakan yang sangat berhati-hati: ia melarang pasukannya mengejar musuh yang lari, melarang menjarah harta, dan menghormati Aisyah setelah perang usai. Ini adalah etika perang yang hanya dimiliki oleh seorang Imam (Pemimpin). [24]  Di Jamal, kelompok pengikut Ali mulai disebut secara khusus sebagai Shi’at Ali. Mereka bukan lagi sekadar faksi politik, tapi kelompok yang melihat Ali sebagai standar kebenaran. Tokoh seperti Ammar bin Yasir di medan Jamal menjadi kompas moral; Nabi pernah bersabda bahwa Ammar akan dibunuh oleh "kelompok pemberontak" (fiah baghiyah). [25]  Perang Siffin (657 M) adalah konfrontasi paling brutal. Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan—gubernur Suriah yang ambisius dan representasi dari kekuatan klan Umayyah yang ingin kembali berkuasa. Tempatnya di tepi sungai Efrat menjadi saksi bisu betapa kerasnya Muawiyah menggunakan segala cara, termasuk memutus akses air bagi pasukan Ali bin Abi Thalib. [26]  Perang Muawiyah di Siffin sangat licik. Saat pasukannya terpojok, atas saran Amr bin Ash, mereka mengangkat mushaf Al-Qur'an di ujung tombak sebagai ajakan arbitrasi (tahkim). Ini adalah manipulasi simbol agama untuk tujuan politik. Pasukan Ali yang taat namun naif terpecah, memaksa Ali menerima gencatan senjata di saat kemenangan sudah di depan mata. [27]  Arbitrasi di Adhruh adalah penipuan diplomatik terbesar dalam sejarah Islam. Abu Musa al-Asy'ari yang mewakili Ali dikelabui oleh Amr bin Ash yang mewakili Muawiyah. Hasilnya? Ali secara sepihak dinyatakan turun, dan Muawiyah tetap berkuasa di Suriah. Situasi ini menciptakan keresahan hebat di kubu Ali bin Abi Thalib dan melahirkan kelompok radikal Khawarij. [28]  Kelompok Khawarij kemudian memberontak terhadap Ali dalam Perang Nahrawan (658 M). Mereka yang awalnya memaksa Ali untuk menerima arbitrasi, justru mengkafirkan Ali karena menerima arbitrasi tersebut. Paradoks yang menyedihkan. Ali terpaksa menumpas mereka karena aksi terorisme yang mereka lakukan terhadap warga sipil. [29]  Selama masa Khalifah Ali, pusat pemerintahan dipindah dari Madinah ke Kufah, Irak. Keputusan ini strategis namun berisiko. Kufah menjadi basis kekuatan Syiah, sebuah kota yang penuh dengan kaum intelektual, pejuang, namun juga faksi-faksi yang tidak konsisten. Di sini, Ali membangun laboratorium keadilan sosial yang menolak memberikan previlese ekonomi kepada elit Quraisy. [30]  Kebijakan ekonomi Ali yang menyamakan tunjangan antara orang Arab dan non-Arab (Mawali) membuat elit klan Umayyah murka. Bagi mereka, Ali adalah ancaman bagi sistem kasta yang sedang mereka bangun. Loyalitas pengikut Ali pun terkristalisasi: mereka yang membela Ali bukan karena uang, tapi karena prinsip kesetaraan Islam. [31]  Tokoh-tokoh seperti Malik al-Ashtar menjadi simbol loyalitas yang tak tergoyahkan. Malik adalah tangan kanan Ali yang nyaris mengalahkan Muawiyah di Siffin. Keberanian dan integritasnya menjadi prototipe bagi karakter ksatria di masa-masa mendatang. [32]  Masa Khalifah Ali berakhir tragis pada 19 Ramadhan 40 H (661 M) di Masjid Kufah. Ia ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij, saat sedang sujud dalam shalat Subuh. Kesyahidan Ali di tempat suci dalam keadaan ibadah menjadi narasi sakral yang mengukuhkan posisi Ali sebagai Imam yang dizalimi namun tetap setia pada Tuhan hingga embusan napas terakhir. [33]  Masa 29 tahun suksesi ini (632-661 M) membuktikan satu hal: Syiah bukan muncul sebagai reaksi terhadap kekalahan, tapi sebagai komitmen terhadap kebenaran yang dipinggirkan. Dari Ghadir ke Saqifah, lalu ke Siffin dan Kufah, sejarah menunjukkan bahwa menjadi pengikut Ali adalah pilihan untuk berdiri di sisi keadilan, meski itu berarti harus berhadapan dengan seluruh mesin politik dunia. [34]  Bersambung...  REFERENSI: [1] Vaglieri, Laura Veccia. "Ghadir Khum" dalam Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill, 1965. [2] Nasr, Seyyed Hossein. Ideals and Realities of Islam. Beacon Press, 1972, hlm. 148-150. [3] Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, Vol. 4, hlm. 281. [4] Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husayn. Shi'ite Islam. SUNY Press, 1975, hlm. 40-42. [5] Madelung, Wilferd. The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate. Cambridge University Press, 1997, hlm. 17-18. [6] Ibid., hlm. 12-16. [7] Jafri, S.H.M. The Origins and Early Development of Shi'a Islam. Oxford University Press, 2002, hlm. 19-21. [8] Al-Amini, Sheikh Abdul Hosein. Al-Ghadir. (Karya ensiklopedis 11 jilid). [9] Corbin, Henry. History of Islamic Philosophy. Kegan Paul International, 1993, hlm. 48-50. [10] Momen, Moojan. An Introduction to Shi'i Islam. Yale University Press, 1985, hlm. 15. [11] Jafri, S.H.M. The Origins..., hlm. 37. [12] Madelung, Wilferd. The Succession..., hlm. 31-33. [13] Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Muharibin, Hadis No. 6830. [14] Shaban, M.A. Islamic History: A New Interpretation. Cambridge, 1971, hlm. 51-53. [15] Lapidus, Ira M. A History of Islamic Societies. Cambridge, 2002, hlm. 45. [16] Black, Antony. The History of Islamic Political Thought. Edinburgh, 2001, hlm. 15. [17] Al-Tabari. Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, Vol. 9, hlm. 186-187. [18] Nahjul Balagha, Khutbah ke-3 (Khutbah Shiqshiqiyyah). [19] Hodgson, Marshall G.S. The Venture of Islam, Vol. 1, hlm. 197-198. [20] Madelung, Wilferd. The Succession..., hlm. 43. [21] Ibid., hlm. 34. [22] Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husayn. Shi'ite Islam, hlm. 43. [23] Kennedy, Hugh. The Prophet and the Age of the Caliphates. Pearson, 2004, hlm. 75-77. [24] Madelung, Wilferd. The Succession..., hlm. 165-175. [25] Sahih Muslim, Kitab al-Fitan, Hadis No. 2916. [26] Hitti, Philip K. History of the Arabs. Palgrave Macmillan, 2002, hlm. 179-181. [27] Al-Tabari. Tarikh..., Vol. 17, hlm. 78-85. [28] Madelung, Wilferd. The Succession..., hlm. 254-257. [29] Ibid., hlm. 260. [30] Lapidus, Ira M. A History..., hlm. 47. [31] Shaban, M.A. Islamic History..., hlm. 74. [32] Al-Tabari. Tarikh..., Vol. 17, hlm. 55-60. [33] Momen, Moojan. An Introduction..., hlm. 25. [34] Jafri, S.H.M. The Origins..., hlm. 124.

Di sinilah perkataan "Ali Mawla" berkumandang. Rasulullah SAW mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib, seraya berucap: "Man kuntu mawlahu fa hadza 'Aliyun mawlahu" (Siapa pun yang menjadikanku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya). Bagi beberapa kalangan, kata mawla tiba-tiba disulap secara linguistik menjadi sekadar "teman akrab" atau "sepupu tersayang". Sebuah akrobat bahasa yang luar biasa lucu, mengingat Nabi tidak perlu mengumpulkan ribuan orang di tengah gurun dengan cuaca yang sangat panas dalam perjalanan pulang setelah menunaikan Haji Wada (Istilah ini merujuk pada ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijriah (632 M), sesaat sebelum beliau wafat) hanya untuk mengumumkan bahwa Ali adalah teman baiknya. [2]

Secara teknis-akademis, peristiwa ini bukan sekadar reuni emosional. Ini adalah declaration of authority. Tokoh-tokoh besar seperti Umar bin Khattab pun hadir dan memberikan ucapan selamat yang legendaris: "Bakkin bakkin laka ya 'Ali, asbahta mawlaya wa mawla kulli mu'minin wa mu'minah" (Selamat, wahai Ali, engkau telah menjadi pemimpinku dan pemimpin setiap mukmin). [3] Pertanyaannya: ke mana perginya pengakuan ini hanya dalam hitungan minggu setelah Nabi wafat?

Latar belakang situasi Ghadir Khum adalah ketegangan laten mengenai siapa yang akan menjaga stabilitas wahyu pasca-Nabi. Nabi SAW sadar betul bahwa Islam membutuhkan marja’ (otoritas pusat) yang memiliki kualitas intelektual dan spiritual yang identik dengan dirinya. Ali, yang disebut Nabi sebagai "Pintu Kota Ilmu", adalah satu-satunya kandidat yang secara ontologis memenuhi kualifikasi tersebut. [4]

Kepentingan di balik pengabaian teks Ghadir Khum sering kali berakar pada sentimen kesukuan Quraisy. Banyak pembenci, gagal memahami bahwa di balik jubah agama, ada dendam lama klan-klan Quraisy yang kerabatnya tewas di ujung pedang Zulfiqar (Pedang pemberian Nabi untuk Ali bin Abi Thalib) dalam perang Badar dan Uhud. Mengakui Ali sebagai pemimpin berarti mengakui supremasi Bani Hasyim, sesuatu yang tidak sanggup diterima oleh ego klan Umayyah dan faksi-faksi Quraisy lainnya. [5]

Para Orientalis seperti Wilferd Madelung menekankan bahwa suksesi dalam Al-Qur'an selalu mengarah pada Family of the Prophet (Keluarga Nabi). Isyarat di Ghadir Khum adalah formalisasi dari konsep Qur'ani tersebut. Namun, para pragmatis politik saat itu lebih memilih model suksesi ala kesukuan Arab kuno ketimbang mengikuti skema teokratis yang dicanangkan Nabi. [6]

Tempat peristiwa, lembah Ghadir Khum, secara strategis adalah titik di mana jemaah dari berbagai arah (Mesir, Yaman, Irak) berpisah menuju rumah masing-masing. Ini adalah lokasi instruksional terbaik untuk menyebarkan pesan final. Nabi tidak sedang bermain teka-teki; beliau sedang memberikan wasiat hukum yang bersifat mengikat (binding mandate). [7]

Fakta sejarah ini didukung oleh transmisi hadis yang mencapai derajat Mutawatir (diriwayatkan oleh begitu banyak jalur sehingga mustahil bohong). Namun, anehnya, dalam banyak buku teks sejarah yang "sudah dijinakkan", peristiwa ini sering kali hanya diletakkan di catatan kaki atau bahkan dihilangkan sekali agar tidak mengganggu narasi konsensus semu. [8]

Tindakan Nabi mengangkat Ali bukan berdasarkan nepotisme, melainkan kebutuhan akan Ishmah (keterjagaan dari dosa/kesalahan). Kepemimpinan Islam bukan sekadar mengurus administrasi pasar atau memimpin pasukan perang, tapi menjaga esensi ajaran agar tidak terdistorsi. Tanpa Ali, wahyu kehilangan penafsir otentiknya. [9]

Jadi, ketika kaum literalist menuduh Syiah mengada-ada soal Imamah, mereka sebenarnya sedang menelan ludah sendiri atas pengabaian massal terhadap peristiwa Ghadir. Syiah tidak menciptakan Ali sebagai pemimpin; mereka hanya menolak untuk melupakan mandat yang diberikan Nabi di bawah langit Khum. [10]

B. Tragedi Saqifah: Kudeta dalam Selimut Konsensus

Sementara Ali bin Abi Thalib beserta keluarga dekat Nabi sedang sibuk dengan urusan memandikan dan memakamkan jasad suci Rasulullah, sekelompok sahabat dari kaum Ansar dan Muhajirin justru berkumpul di sebuah balai pertemuan bernama Saqifah Bani Sa’idah. Pemandangan ini sangat kontras: kesetiaan dalam duka di satu sisi, dan perebutan kuasa dalam hiruk-pikuk politik di sisi lain. [11] Tokoh utama di Saqifah adalah Sa’ad bin Ubadah (pimpinan Khazraj) yang awalnya ingin mengklaim kepemimpinan untuk kaum Ansar. Namun, kedatangan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah mengubah arah angin. Mereka menggunakan argumen bahwa "Pemimpin harus dari Quraisy" untuk mematahkan klaim Ansar. Argumen ini, adalah argumen primordial-rasial, bukan argumen religius yang berdasarkan wasiat Nabi. [12]

Dinamika di Saqifah bukanlah sebuah musyawarah yang tenang dan inklusif. Itu adalah perdebatan panas yang hampir berujung pada baku hantam fisik. Umar bin Khattab sendiri di kemudian hari mengakui bahwa pembaiatan Abu Bakar adalah sebuah faltah (kejutan mendadak/insiden tak terduga) yang Allah selamatkan umat dari keburukannya. [13] Kata faltah ini secara implisit mengakui adanya cacat prosedur dalam pemilihan tersebut.

Kenapa Ali tidak diundang? Alasan klasiknya adalah "situasi darurat". Namun, secara sosiologis, ini adalah taktik fait accompli. Jika Ali hadir, argumen Quraisy vs Ansar tidak akan laku, karena Ali adalah inti dari Quraisy sekaligus pemegang mandat Ghadir. Dengan menjauhkan Ali dari arena, para politisi Saqifah berhasil membangun narasi baru tanpa gangguan teks-teks wasiat. [14]

Peran Umar bin Khattab sangat krusial. Dialah yang secara agresif mendesak pembaiatan Abu Bakar di tengah keraguan massa. Situasi saat itu sangat tegang; klan-klan di Madinah saling curiga. Ketakutan akan terjadinya perang saudara dimanfaatkan untuk memaksakan sebuah keputusan cepat yang mengabaikan hak-hak konstitusional keluarga Nabi. [15]

Saqifah adalah titik di mana Imamah (kepemimpinan berbasis kualitas spiritual) digantikan oleh Khilafah (kepemimpinan berbasis kesepakatan elit politik). Banyak kelompok menyebut ini sebagai "demokrasi", padahal itu adalah oligarki klan yang mengeksekusi figur paling kompeten di masanya. [16]

Dampak dari Saqifah adalah lahirnya oposisi pertama dalam Islam. Tokoh-tokoh seperti Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan Zubair bin Awwam awalnya menolak membaiat Abu Bakar dan berkumpul di rumah Fatimah az-Zahra. Tindakan ini memicu insiden penyerangan rumah Fatimah yang sangat traumatis dalam ingatan sejarah. [17]

Latar belakang penolakan Ali bukan karena haus kekuasaan. Bagi Ali, jabatan adalah "lebih hina dari ingus kambing" jika tidak digunakan untuk menegakkan keadilan. Namun, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk menjaga wasiat Nabi. Ia akhirnya memilih "sabar dengan duri di mata dan tulang di tenggorokan" demi mencegah perpecahan umat yang lebih parah. [18]

Kelompok Muhajirin yang hadir di Saqifah bertindak atas nama stabilitas kepentingan, namun dengan biaya yang sangat mahal: marginalisasi keturunan Nabi. Kepentingan klan-klan besar seperti Bani Taim (klan Abu Bakar) dan Bani Adi (klan Umar) mulai mengambil alih kemudi sejarah, menggeser Bani Hasyim ke tepian. [19]

Secara akademis, Saqifah adalah kemenangan pragmatisme atas idealisme. Ini adalah bukti bahwa transisi kekuasaan dalam Islam tidak berjalan selancar yang sering digambarkan dalam buku-buku sejarah standar. Ada gesekan, ada intimidasi, dan ada pengabaian teks demi kepentingan konteks yang dipaksakan. [20]

Penting untuk dicatat bahwa Sa’ad bin Ubadah, tokoh Ansar di Saqifah, tetap menolak membaiat Abu Bakar hingga akhir hayatnya dan akhirnya ditemukan tewas secara misterius di Suriah. Ini menunjukkan bahwa konsensus Saqifah tidaklah bersifat universal, melainkan konsensus kelompok yang mendominasi saat itu. [21]

Jadi, tragedi Saqifah bukan sekadar masalah siapa yang jadi 'presiden'. Ini adalah masalah arah peradaban Islam. Apakah ia akan dipimpin oleh The Best berdasarkan penunjukan Nabi, atau oleh The Bold berdasarkan keberanian mengambil momentum politik? Syiah memilih yang pertama, dan dunia hingga kini masih merasakan akibat dari pilihan yang kedua. [22]

C. Masa Khalifah Ali: Kristalisasi Loyalitas di Medan Laga

Ketika Ali akhirnya menjabat sebagai Khalifah keempat pada 656 M—setelah pembunuhan Utsman bin Affan—ia tidak mewarisi singgasana yang empuk, melainkan bara api. Masa kepemimpinannya adalah periode kristalisasi identitas Syiah. Di sini, loyalitas tidak lagi sekadar wacana di masjid, tapi diuji di bawah dentingan pedang. [23]

Perang Jamal (656 M) adalah luka pertama. Ali harus berhadapan dengan Aisyah, Talhah, dan Zubair. Ironisnya, mereka yang menuntut keadilan bagi kematian Utsman justru mengangkat senjata melawan khalifah yang sah. Ali melakukan tindakan yang sangat berhati-hati: ia melarang pasukannya mengejar musuh yang lari, melarang menjarah harta, dan menghormati Aisyah setelah perang usai. Ini adalah etika perang yang hanya dimiliki oleh seorang Imam (Pemimpin). [24]

Di Jamal, kelompok pengikut Ali mulai disebut secara khusus sebagai Shi’at Ali. Mereka bukan lagi sekadar faksi politik, tapi kelompok yang melihat Ali sebagai standar kebenaran. Tokoh seperti Ammar bin Yasir di medan Jamal menjadi kompas moral; Nabi pernah bersabda bahwa Ammar akan dibunuh oleh "kelompok pemberontak" (fiah baghiyah). [25]

Perang Siffin (657 M) adalah konfrontasi paling brutal. Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan—gubernur Suriah yang ambisius dan representasi dari kekuatan klan Umayyah yang ingin kembali berkuasa. Tempatnya di tepi sungai Efrat menjadi saksi bisu betapa kerasnya Muawiyah menggunakan segala cara, termasuk memutus akses air bagi pasukan Ali bin Abi Thalib. [26]

Perang Muawiyah di Siffin sangat licik. Saat pasukannya terpojok, atas saran Amr bin Ash, mereka mengangkat mushaf Al-Qur'an di ujung tombak sebagai ajakan arbitrasi (tahkim). Ini adalah manipulasi simbol agama untuk tujuan politik. Pasukan Ali yang taat namun naif terpecah, memaksa Ali menerima gencatan senjata di saat kemenangan sudah di depan mata. [27]

Arbitrasi di Adhruh adalah penipuan diplomatik terbesar dalam sejarah Islam. Abu Musa al-Asy'ari yang mewakili Ali dikelabui oleh Amr bin Ash yang mewakili Muawiyah. Hasilnya? Ali secara sepihak dinyatakan turun, dan Muawiyah tetap berkuasa di Suriah. Situasi ini menciptakan keresahan hebat di kubu Ali bin Abi Thalib dan melahirkan kelompok radikal Khawarij. [28]

Kelompok Khawarij kemudian memberontak terhadap Ali dalam Perang Nahrawan (658 M). Mereka yang awalnya memaksa Ali untuk menerima arbitrasi, justru mengkafirkan Ali karena menerima arbitrasi tersebut. Paradoks yang menyedihkan. Ali terpaksa menumpas mereka karena aksi terorisme yang mereka lakukan terhadap warga sipil. [29]

Selama masa Khalifah Ali, pusat pemerintahan dipindah dari Madinah ke Kufah, Irak. Keputusan ini strategis namun berisiko. Kufah menjadi basis kekuatan Syiah, sebuah kota yang penuh dengan kaum intelektual, pejuang, namun juga faksi-faksi yang tidak konsisten. Di sini, Ali membangun laboratorium keadilan sosial yang menolak memberikan previlese ekonomi kepada elit Quraisy. [30]

Kebijakan ekonomi Ali yang menyamakan tunjangan antara orang Arab dan non-Arab (Mawali) membuat elit klan Umayyah murka. Bagi mereka, Ali adalah ancaman bagi sistem kasta yang sedang mereka bangun. Loyalitas pengikut Ali pun terkristalisasi: mereka yang membela Ali bukan karena uang, tapi karena prinsip kesetaraan Islam. [31]

Tokoh-tokoh seperti Malik al-Ashtar menjadi simbol loyalitas yang tak tergoyahkan. Malik adalah tangan kanan Ali yang nyaris mengalahkan Muawiyah di Siffin. Keberanian dan integritasnya menjadi prototipe bagi karakter ksatria di masa-masa mendatang. [32]

Masa Khalifah Ali berakhir tragis pada 19 Ramadhan 40 H (661 M) di Masjid Kufah. Ia ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij, saat sedang sujud dalam shalat Subuh. Kesyahidan Ali di tempat suci dalam keadaan ibadah menjadi narasi sakral yang mengukuhkan posisi Ali sebagai Imam yang dizalimi namun tetap setia pada Tuhan hingga embusan napas terakhir. [33]

Masa 29 tahun suksesi ini (632-661 M) membuktikan satu hal: Syiah bukan muncul sebagai reaksi terhadap kekalahan, tapi sebagai komitmen terhadap kebenaran yang dipinggirkan. Dari Ghadir ke Saqifah, lalu ke Siffin dan Kufah, sejarah menunjukkan bahwa menjadi pengikut Ali adalah pilihan untuk berdiri di sisi keadilan, meski itu berarti harus berhadapan dengan seluruh mesin politik dunia. [34]

Bersambung...

Referensi:

  • [1] Vaglieri, Laura Veccia. "Ghadir Khum" dalam Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill, 1965.
  • [2] Nasr, Seyyed Hossein. Ideals and Realities of Islam. Beacon Press, 1972, hlm. 148-150.
  • [3] Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, Vol. 4, hlm. 281.
  • [4] Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husayn. Shi'ite Islam. SUNY Press, 1975, hlm. 40-42.
  • [5] Madelung, Wilferd. The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate. Cambridge University Press, 1997, hlm. 17-18.
  • [6] Ibid., hlm. 12-16.
  • [7] Jafri, S.H.M. The Origins and Early Development of Shi'a Islam. Oxford University Press, 2002, hlm. 19-21.
  • [8] Al-Amini, Sheikh Abdul Hosein. Al-Ghadir. (Karya ensiklopedis 11 jilid).
  • [9] Corbin, Henry. History of Islamic Philosophy. Kegan Paul International, 1993, hlm. 48-50.
  • [10] Momen, Moojan. An Introduction to Shi'i Islam. Yale University Press, 1985, hlm. 15.
  • [11] Jafri, S.H.M. The Origins..., hlm. 37.
  • [12] Madelung, Wilferd. The Succession..., hlm. 31-33.
  • [13] Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Muharibin, Hadis No. 6830.
  • [14] Shaban, M.A. Islamic History: A New Interpretation. Cambridge, 1971, hlm. 51-53.
  • [15] Lapidus, Ira M. A History of Islamic Societies. Cambridge, 2002, hlm. 45.
  • [16] Black, Antony. The History of Islamic Political Thought. Edinburgh, 2001, hlm. 15.
  • [17] Al-Tabari. Tarikh al-Rusul wa al-Muluk, Vol. 9, hlm. 186-187.
  • [18] Nahjul Balagha, Khutbah ke-3 (Khutbah Shiqshiqiyyah).
  • [19] Hodgson, Marshall G.S. The Venture of Islam, Vol. 1, hlm. 197-198.
  • [20] Madelung, Wilferd. The Succession..., hlm. 43.
  • [21] Ibid., hlm. 34.
  • [22] Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husayn. Shi'ite Islam, hlm. 43.
  • [23] Kennedy, Hugh. The Prophet and the Age of the Caliphates. Pearson, 2004, hlm. 75-77.
  • [24] Madelung, Wilferd. The Succession..., hlm. 165-175.
  • [25] Sahih Muslim, Kitab al-Fitan, Hadis No. 2916.
  • [26] Hitti, Philip K. History of the Arabs. Palgrave Macmillan, 2002, hlm. 179-181.
  • [27] Al-Tabari. Tarikh..., Vol. 17, hlm. 78-85.
  • [28] Madelung, Wilferd. The Succession..., hlm. 254-257.
  • [29] Ibid., hlm. 260.
  • [30] Lapidus, Ira M. A History..., hlm. 47.
  • [31] Shaban, M.A. Islamic History..., hlm. 74.
  • [32] Al-Tabari. Tarikh..., Vol. 17, hlm. 55-60.
  • [33] Momen, Moojan. An Introduction..., hlm. 25.
  • [34] Jafri, S.H.M. The Origins..., hlm. 124.

Subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami:

0 Response to "Di Balik Label ‘Sesat’: Membaca Ulang Sejarah Mazhab Syiah (Chapter 2)"

Posting Komentar